Monday, August 08, 2005

Benarkah Film Indonesia Langka Akan Kritik Sosial?

Ekky Imanjaya

Ada tulisan menarik di Kompas Minggu (17/7) dari Eric Sasono--yang kemudian dikirim ke situs ini. Singkat kata, Eric menyatakan bahwa film adalah media yang ampuh untuk melancarkan kritik sosial. Dan Eric menyimpulkan, sebelum Gie, dalam era “perfilman Indonesia baru”, belum ada film Indonesia yang melancarkan kritik sosial secara tajam. Benarkah?

Tulisan ini akan membahas tentang dua hal. Pertama adalah fungsi film sebagai kritik sosial yang, sebenarnya, merupakan tanggung jawab moral dan intelektual seorang pembuat film. Dan kedua adalah penonton—khususnya kritikus film—sebagai orang yang berkuasa penuh untuk membuat tafsir dan makna, diantaranya kritik sosial.

Sineas
Film adalah media yang paling efektif untuk menyampaikan pesan, karena film adalah media komunikasi. Dalam Mukaddimah Anggaran Dasar Karyawan Film dan Televisi 1995 dijelaskan bahwa film: “…bukan semata-mata barang dagangan, tetapi merupakan alat pendidikan dan penerangan yang mempunyai daya pengaruh yang besar sekali atas masyarakat, sebagai alat revolusi dapat menyumbangkan dharma bhaktinya dalam menggalang kesatuan dan persatuan nasional, membina nation dan character building mencapai masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila".

Saya kira, pembuat film yang baik adalah pembuat film yang ingin menyampaikan pesan-pesan tertentu—termasuk di dalamnya kritik sosial. Riri Riza dan Mira Lesmana menyatakan bahwa semangat utama membuat Gie adalah karena ingin menyalurkan kegelisahannya. Rudy Soedjarwo saat menggarap Mengejar Matahari menyatakan bahwa terlalu sayang kalau film yang sangat ampuh dalam mempengaruhi seseorang itu hanya untuk kepentingan komersial belaka.

Salah satu fungsi film adalah, memang, sebagai kritik sosial. James Monaco dalam How to Read a Film menyatakan bahwa film bisa dilihat dalam tiga kategori. Sebagai Cinema (dilihat dari segi estetika dan sinematografi), Film (hubungannya dengan hal di luar film, seperti sosial dan politik), dan Movies (sebagai barang dagangan). Saya kira, film sebagai “Film” adalah fungsi kritik sosial, sementara kita masih sering menduelkan antara Cinema (art film) dengan Movies (film komersil). Padahal ketiganya bisa saja bersatu di dalam satu film. Bahkan, film yang paling menghibur sekali pun, seperti film-film laris dari Hollywood, punya pesan-pesan kuat—bahkan pengaruhnya lebih kuat dari film-film propaganda Russia--seperti yang pernah ditulis Usmar Ismail.

Dalam suatu kesempatan, Usmar berdialog dengan Presiden Soekarno dan meminta pendapat tentang gaya (propaganda) film yang sesuai dengan revolusi Indonesia, apakah gaya Russia (yang kurang menghibur namun padat dengan misi) ataukah Hollywood (yang punya pesan yang longgar tapi sangat diminati, dan propagandanya masuk secara halus). Bung Karno saat itu bilang: Ambil jalan tengah, yaitu menghibur tapi kaya akan pesan,seperti neo-realisme Italia. Intinya, apa pun genre atau alirannya, film bisa menjadi kritik sosial.

Perjuangan film nasional dalam menyampaikan kritik sosial juga panjang. Dimulai oleh Usmar Ismail, di tahun 1950, mendirikan Perfini (Perusahaan film nasional Indonesia) dengan Darah dan Doa sebagai produksi pertama yang memperlihatkan problematika para pejuang secara nyata, disusul Lewat Djam Malam dan Tamu Agung. Lantas, diantaranya, ada Asrul Sani (Bulan diatas Kuburan, Para Perintis Kemerdekaan), Sjuman Djaya (Si Mamad, Si Doel Anak Modern, Si Doel Anak Sekolahan), Nyak Abbas Akub (Cintaku di Rumah Susun, Inem Pelayan Seksi), MT Risjaf (Naga Bonar), Chairul Umam (Kejarlah Daku Kau Kutangkap, Ramadan dan Ramona), dan Arifin C. Noer (Yuyun Pasien Rumah Sakit Jiwa, Taksi).

Banyak teori menyatakan bahwa film sebaiknya menjadi cerminan seluruh atau sebagian masyarakatnya, alias ada kritik sosial disana. Film sebaiknya mempresentasikan wajah masyarakatnya. Fungsinya sebagai arsip sosial yang menangkap Zeitgeist (jiwa zaman) saat itu Dan penonton terasa dekat dengan tema yang hadir dan bahkan serasa melihat dirinya sendiri, bahkan diajak mentertawakan dirinya sendiri, mengkritik dirinya sendiri. Dengan menghadirkan wajah masyarakat yang sesungguhnya, maka film itu pelan-pelan akan memfungsikan dirinya menjadi sebuah kritik sosial. Kalau kita setuju dengan hal ini, maka kita bisa menyatakan film seperti Marsinah (Slamet Djarot), Eliana Eliana (Riri Riza), Bendera (Nan Achnas), Arisan! (Nia Dinata), sebagai perjuangan awal kritik sosial generasi baru sineas Indonesia. Mungkin tidak setegas dan sekeras Gie, tapi ini adalah pilihan sang sutradara dalam mengemas kritik—dan tentu saja tafsiran penonton yang akan dibahas di bawah ini.

Penonton
Apakah sedemikian langkanya film Indonesia yang melakukan kritik sosial? Tentu saja ini adalah soal penafsiran penonton, khususnya kritikus dan wartawan film. Saya sependapat dengan Seno Gumira Ajidarma—komentarnya mengemuka saat Simposium Kritik Seni di Taman Ismail Marzuki pada 24 Juni lalu, lewat makalah Budi Irawanto. Seno menyatakan bahwa bahwa—kurang lebih-- kritik film jangan hanya mempersoalkan tentang baik buruknya sebuah film, tetapi bisa menjabarkan pesan film itu, bahkan menghadirkan tafsir baru bagi film itu.

Saat film sudah dilempar ke publik dan diputar di bioskop-bioskop, film itu milik masyarakat. Mengikuti kredo Roland Barthes, bahwa “pengarang (pembuat film) sudah mati”. Yang ada hanyalah teks (film) dan pembaca (penonton). Penontonlah yang memberikan makna dan penafsiran. Penonton mempunyai kekuasaan absolut untuk memaknai film yang baru saja ditontonnya—bahkan tidak harus sama dengan maksud sang sutradara. Semakin cerdas penonton itu penafsirkan, semakin cerdas pula film itu memberikan maknanya.
Dalam konteks ini, kita sah saja menafsirkan film box office menjadi film yang sangat politis. Misalnya film Star Wars Episode III yang banyak ditafsirkan banyak pihak sebagai sindiran terhadap sikap politik Amerika Serikat terhadap penyerangan ke Irak, Afghanistan, dan perang terhadap terorisme.

Soal otonomi teks (dalam konteks ini, “otonomi film”) ada satu orang yang patut ditulis disini. seorang tokoh Katolik bernama Paul Ricoeur. Dia menyatakan bahwa hermeneutik bertujuan menghilangkan misteri yang terdapat dalam sebuah simbul dengan cara membuka selubung daya-daya yang belum diketahui dan tersembunyi di dalam simbol-simbol tertentu. Salah satu sasarannya adalah: perjuangan melawan distansikultural. Yaitu: penafsir haruslah mengambil jarak supaya ia dapatmembuat interpretasi yang baik. Ricoeur lebih lanjut menyatakan bahw sebuah teks pada dasarnya bersifat otonom untuk melakukan 'dekontekstualisasi' (proses pembebasan diri dari konteks) baik dari sudut pandang sosiologis maupun psikologis dan melakukan ‘rekontekstualisasi’ (proses masuk kembali ke dalam konteks) secara berbeda di dalam tindakan membaca.

Otonomi teks itu ada tiga macam, masih kata Ricoeur. Pertama, intensi atau maksud pengarang. Kedua, situasi kultural dan kondisi sosial dan pengadaan teks. Ketiga, untuk siapa teks itu dimaksud.

Dekontekstualisasi adalah proses dimana materi teks 'melepaskan diri' dari cakrawala tujuan pengarangnya. teks membuka diri terhadap kemungkinan dibaca secara luas, dimana pembacaannya selalu berbeda-beda--tergantung latar belakang, ideologi, psikologi, dll—dari pembacanya.

Dengan membuka diri terhadap teks, berarti kita 'mengizinkan teks memberikan kepercayaan kepada diri kita'. Jadi, teks otonom atau berdiri sendiri. tidak bergantung pada maksud pengarang, pada situasi historis karya, atau buku dimana teks tercantum dan pada pembaca-pembaca pertama. Hermeneutika tidak lagi mencari makna tersembunyi di balik teks, tetapi mengarahkan perhatiannya pada makna obyektif sebuah teks, terlepas dari maksud subyektif pengarang atau orang lain.

Menginterpretasi sebuah teks bukanlah mengadakan suatu relasi intersubyektif antara subyektivitas pengarang dan subyektivitas pembaca, melainkan hubungan antara dua wacana: wacana teks dan wacana intepretasi. Dan interpretasi selesai bila 'dunia teks' bersatu dengan 'dunia interpretator'.

Maka, untuk memaknai sebuah film menjadi kritik sosial, perlu adanya apresiasi plus dari penonton. Salah satu caranya dengan membuat otonomi teks seperti maksud Ricoeur. Dan ini adalah tugas kritikus film untuk:1. menguakkan pesan-pesan dari pembuat film atau memberikan tafsiran dan makna baru saat melihat sebuah film2. memberikan “amunisi” kepada pembacanya agar semakin kritis dan apresiatif dalam “membaca” pesan pembuat film, diantaranya kritik sosial yang dilontarkan film tersebut, bahkan—mungkin—kepada film paling “murahan” sekali pun. Jadi, tidak hanya terjebak pada film sebagai hiburan (“movies”) atau kesenian (“cinema”) belaka.

Jadi, pertanyaan berikutnya adalah mempersoalkan kelangkaan kritikus dan wartawan film yang memfungsikan dirinya sebagai pemasok “amunisi” kepada para pembacanya, hingga saat menonton mereka menangkap kritik sosial yang diselipkan—atau ditafsirkan sendiri—oleh film itu. Tapi, kritikus film semacam ini agaknya lebih langka dari film yang melakukan kritik sosial.

(eimanjaya@yahoo.com)

(2 Agustus 2005)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home