Tuesday, July 19, 2005

Film sebagai Kritik Sosial

Oleh: Eric Sasono

Film kerap dianggap minor dalam kemampuannya memuat kritik sosial dibandingkan dengan media lain. Media lain memiliki wahana jurnalisme yang mampu menghadirkan peran media sebagai pilar keempat demokrasi, sedangkan film kaprah dianggap sepenuhnya sebagai kendaraan komersial pencari keuntungan. Film memang dibuat dengan investasi ekonomi yang besar sehingga memiliki mass appeal yang tinggi dan abai terhadap muatan-muatan yang lebih memperlihatkan tanggung jawab sosialnya.

Tunggu dulu. Apakah film memang memiliki kewajiban melakukan kritik sosial mengingat karakternya yang lebih mirip media hiburan? Sedikitnya ada dua argumen untuk melihat film sebagai kritik sosial. Pertama, film, sebagaimana media lain, punya peluang menyumbangkan sesuatu bagi masyarakatnya. Hal ini tanpa bermaksud untuk membebani proses produksi film yang sudah sedemikian rumit dan mahal, tetapi tanggungjawab film sebagai media dan wahana pengungkapan ekspresi tetap ada. Toh pesan yang disampaikan dengan baik tetap bisa menghibur. Kedua, dalam konteks produksi yang mahal, tanggungjawab film menjadi lebih nyaring lagi. Jika media film digunakan semata-mata untuk bersenang-senang dan tak mampu menangkap sedikit banyak hal yang menjadi elan di masyarakat, tentu hal ini merupakan pemborosan.

Media film sebenarnya memiliki kekuatan lebih dibandingkan media lain dalam melakukan representasi terhadap kenyataan. Jurnalisme mungkin mendaku kerjanya pada realitas, tetapi jurnalisme dikendalikan oleh prinsip kelayakan berita yang memenggal realitas itu dalam satuan-satuan kelayakan berita tersebut. Sedangkan film nyaris tak terbatasi oleh hukum-hukum ekstrinsik macam itu. Ketika pembuat film memilih sebuah tema, maka yang membatasinya adalah hukum-hukum intrinsik film itu sendiri. Dengan pilihan yang nyaris sama luasnya dengan kehidupan itu sendiri, film punya kemungkinan yang tak terbatas.
Salah satu kemungkinan itu adalah menangkap elan yang ada di masyarakat tempat sang pembuat film itu hidup dan menurunkannya dengan cara bercerita yang sesuai. Sejak DW Griffith membuat Intolerance pada tahun 1915, orang melihat potensi film yang besar untuk menyajikan muatan lebih dari sekadar cerita. Media film kemudian dipenuhi diskusi mengenai hubungan muatan film dengan konteks masyarakat yang menghasilkannya. Uni Soviet pernah menggunakan media film sebagai media propaganda yang sangat efektif dengan pendekatan formalisme mereka. Italia pernah mengenal neo-realisme yang mendekati problem-problem stuktural kemiskinan pasca Perang Dunia Pertama. Perancis misalnya pernah mengenal realisme puitis yang merespon kegelisahan pasca Perang Dunia Kedua. Amerika tahun 1950-an dipenuhi oleh kisah fiksi ilmiah yang menggadang ketakutan terhadap perang bintang akibat peluncuran Sputnik oleh Uni Soviet.

Contoh-contoh di atas sekadar gambaran bahwa pembuat film di berbagai belahan dunia terus mencari muatan dan cara tutur yang mampu menangkap elan masyarakatnya. Hal ini tak mudah dan berangkat dari tradisi yang panjang, baik dalam berkesenian secara umum maupun dalam bertutur lewat media film. Negeri ini belum memiliki keduanya. Paling tidak, cara tutur media film di negeri ini sama sekali belum ajeg dan belum memiliki tradisi yang panjang. Faktor lainnya, media film kaprah dipandang sebagai sebuah kegiatan ekonomi yang tak perlu repot dengan pengungkapan muatan dan pencarian cara tutur yang mampu menangkap elan masyarakat tersebut.

Kedua faktor ini menjadikan media film di Indonesia dipandang sebelah mata dalam menyumbang pertukaran wacana kemasyarakatan yang penting, apatah lagi dalam melakukan kritik sosial. Namun persoalan bangsa ini sedemikian banyak dan para pembuat film tak seharusnya menutup mata begitu saja terhadapnya. Tak banyak film Indonesia yang mampu menangkap persoalan di balik permukaan, apalagi mengangkat kritik yang tajam.Dari sisi ini, film Indonesia sempat berada pada titik terendah ketika film-film yang diproduksi adalah film dengan tema seks seperti Ranjang Ternoda, Gairah Malam, Limbah Asmara, yang pada dasarnya meniru film-film porno komersial. Peniruan itu tampak pada dua ciri: miskinnya plot dan hubungan seks antar tokoh untuk mengakhiri adegan. Selanjutnya setelah gairah membuat film bangkit lagi lima tahun terakhir, film-film yang diandalkan adalah film horor dan percintaan remaja yang tak mempersoalkan kenyataan yang mereka hadapi.

Hal ini ironis mengingat kondisi politik yang kini relatif bebas untuk berekspresi. Para pembuat film bagai tak menyambut kondisi ini dengan memberi sumbangan yang lebih signifikan untuk kehidupan masyarakat yang lebih luas. Kebanyakan film lebih berorientasi mengejar keuntungan dan mengambil jalan mudah dalam mengungkapkan tema dan mencari cara tutur yang baru. Beberapa film seperti Marsinah karya Slamet Rahardjo, Catatan Akhir Sekolah karya Hanung Bramantyo atau Virgin karya Hanny Saputra mencoba memberikan semacam komentar terhadap kenyataan yang mereka lihat. Namun mereka belum melakukan kritik yang tajam dan langsung, masih sebatas melihat kenyataan sebagai sesuatu yang tidak ideal dan masih terbatas menjadi semacam komentar sosial, social commentary.

Pada kesempatan inilah Gie karya Riri Riza muncul sebagai sesuatu yang penting. Pembuat film ini dengan sadar menggunakan kisah hidup seorang intelektual seperti Soe Hok Gie untuk berbicara tentang kondisi bangsa saat ini. Film seakan mengingatkan bahwa masih banyak agenda bangsa yang belum selesai dan masih dibutuhkan kaum intelektual yang setia pada pikiran lurus. Dengan tegas film ini memposisikan diri dalam konteks kepolitikan tahun 1960-an serta refleksinya pada kehidupan Indonesia kontemporer. Film ini berhasil menjawab kegelisahan mengenai keberadaan karya film yang seharusnya bicara kritis tentang kondisi bangsa.

Film ini sudah berhasil membuka banyak tabu. Selain kritik yang tegas di ujung film terhadap kondisi politik kontemporer, film ini juga bisa jadi membuka wacana tentang pergulatan politik tahun 1965 serta peran PKI di dalamnya. Selama ini hal terakhir ini dibicarakan masih dengan bisik-bisik dan penuh prasangka. Di sinilah menurut saya film seharusnya bisa menghadirkan wacana yang lebih terbuka dan bebas dari prasangka.

Tulisan ini dimuat di harian Kompas, Minggu 17 Juli 2005.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home