Wednesday, April 06, 2005

Pornografi dalam Konteks Kebijakan Sensor Film di Indonesia

Pornografi dalam Konteks Kebijakan Sensor Film di Indonesia
Oleh: Eric Sasono


1. Pendahuluan

Ketika membicarakan pornografi, kita akan tiba pada perbincangan yang tak akan pernah selesai. Asal katanya adalah bahasa Yunani yang secara harfiah berarti ‘menulis tentang pelacur’. Namun maknanya tentu tidak seharfiah itu. Tulisan ini tentu berada dalam konteks menceritakan tentang figur pelacur dalam konteks sebuah cerita epik, seperti yang banyak ditulis pada masa kejayaan peradaban Yunani Kuno. Namun istilah ini kemudian berkembang menjadi segala jenis penggambaran, baik lewat teks, audio dan visual, dimana seluruh proses yang menyangkut kreasi, presentasi dan konsumsi materi-materi ini adalah guna membangkitkan stimulus atau dorongan seksual. Inilah mungkin pengertian sederhana tentang pornografi yang bisa kita jadikan pegangan dalam pembicaraan di sini.

Tetapi kita tahu bahwa soalnya tidak semudah itu karena ada persepsi yang sangat berbeda tentang apa yang membangkitkan stimulus seksual dan apa yang tidak. Dalam film, diskusi mengenai hal ini sudah cukup panjang. Di Amerika misalnya, sejak masa film bisu sudah banyak muncul gambar tubuh yang telanjang termasuk diantaranya film Intolerance karya sutradara D.W Griffith yang diproduksi tahun 1915. Protes banyak berdatangan terhadap dunia film yang dianggap mewakili keruntuhan moral Amerika sehingga pada tahun 1930, dibuat sebuah kode produksi yang memberi batasan pada apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan dalam film yang diputar di Amerika. Kode produksi yang disebut sebagai Hays Code itu kemudian berubah pada tahun 1968 dengan rating system, dimana film tidak lagi diberi batasan dalam muatan, melainkan batasan usia penonton.

Kedua sistem sangat berbeda dalam asumsi dasarnya. Pada sistem kode produksi seperti Hays Code, ada anggapan bahwa masyarakat perlu dilindungi. Nilai-nilai yang dianggap luhur di masyarakat perlu dilindungi dari sifat koruptif yang dibawa oleh media film. Dengan demikian, masyarakat dianggap tidak mampu melakukan penilaian sendiri terhadap media tersebut maka muatan dalam film perlu dibatasi agar tidak mengganggu nilai-nilai tersebut. Sedangkan pada sistem rating, masyarakat dianggap sudah mampu menentukan sendiri muatan-muatan apa yang pantas ditonton dan tidak. Sehingga tak perlu ada pembatasan terhadap muatan. Yang diperlukan adalah sistem peringatan akan adanya muatan-muatan yang dianggap dapat mengganggu (offensive) terhadap nilai yang dipegang oleh individu. Masyarakat diminta secara aktif menyeleksi sendiri apa yang dianggap perlu ditonton atau tidak. Dalam sistem ini, yang perlu dilindungi adalah anak-anak. Anak-anak dianggap tidak memiliki kemampuan seperti orang dewasa dalam menentukan apa yang baik dan tidak menurut mereka. Sehingga orang dewasa perlu campur tangan dalam menentukan. Untuk itulah maka sistem rating memberi panduan kepada orangtua untuk memutuskan apakah materi-materi yang terkandung dalam tontonan adalah sesuatu yang perlu ditonton atau tidak.

Sekalipun demikian, di sisi lain perkembangan industri film mencatat adanya industri film porno yang memang berada di luar perkembangan industri film yang utama. Industri film porno di Amerika yang memang dibuat untuk kepentingan komersial dan baru berkembang pesat seiring dengan perkembangan industri video dan televisi kabel di tahun 1980-an yang memungkinkan distribusi secara massal kepada khalayak yang dibatasi.[1]

Kemunculan industri film porno di Amerika tak terlepas dari perkembangan revolusi seksual di negeri itu. Revolusi seksual di Amerika dimulai dari Perang Dunia Kedua ketika banyak kaum laki-laki keluar rumah untuk menjadi tentara yang menyebabkan para perempuan harus bekerja. Masuknya perempuan secara massal ke dunia kerja menyebabkan usia pernikahan menjadi lambat. Lambatnya usia pernikahan ini diiringi dengan kemunculan gerakan-gerakan protes terhadap keterlibatan Amerika Serikat di Perang Korea dan Perang Vietnam yang kemudian memunculkan generasi bunga (flower generation) . Gerakan ini sangat kuat mempromosikan kebebasan individu termasuk hubungan seksual pra-nikah. Hal ini menyebabkan tuntutan kepuasan seksual dalam pernikahan, terutama bagi kaum perempuan, semakin tinggi karena pasangan-pasangan itu memiliki komparasi pengalaman seksual mereka dalam pernikahan dengan pengalaman seksual pra-nikah. Maka kaum laki-laki semakin sulit memuaskan hubungan seksual pasangannya dalam pernikahan. Hal ini memang di satu sisi menyebabkan tingginya angka perceraian di satu pihak. Namun di sisi lain hal ini mendorong banyaknya sarana stimulus seksual, termasuk film-film porno komersial. Keberadaan teknologi video dan jaringan televisi memberikan dukungan teknologi untuk kebutuhan ini. Demikanlah konteks perkembangan film porno di Amerika.


2. Kategori Pornografi dalam Film

Sekalipun pornografi bisa jadi merupakan sebuah subyek yang sangat bergantung pada persepsi, menurut saya kita masih bisa mengkurunya lewat muatan-muatan yang ada dalam sebuah film. Muatan-muatan yang biasanya dikategorikan pornografi dalam film biasanya menyangkut beberapa penggambaran. Penggambaran-penggambaran itu adalah gambar-gambar yang memperlihatkan alat kelamin (genitalia), aktivitas seksual (sexual intercourse) dan tubuh yang telanjang (full-frontal nudity). Dari kriteria-kriteria ini, kita bisa membuat kategori-kategori yang berbeda untuk film-film yang biasa digolongkan atau “dicurigai” sebagai film porno.

Secara garis besar, kita bisa membagi film-film yang mengandung muatan-muatan di atas ke dalam dua kategori besar. Pertama adalah kategori film-film yang mengandung muatan di atas yang sengaja diproduksi untuk membangkitkan stimulus seksual. Film-film seperti ini biasanya diproduksi secara massal. Memang ada pasar tersendiri bagi film-film jenis ini sehingga logika produksinya sudah menggunakan logika industri seperti halnya film-film biasa. Selain produksinya massal, dalam film jenis ini terdapat juga sistem bintang, promosi dan berbagai logika industri yang dipakai dalam industri film pada umumnya. Untuk memudahkan menyebutnya, kita sebut saja film-film seperti ini dengan sebutan film porno komersial.
Kategori besar kedua adalah film-film yang mengandung muatan-muatan seperti di atas tetapi tidak dimaksudkan untuk membangkitkan stimulus seksual. Sekalipun mengandung muatan semisal genitalia, hubungan seksual dan tubuh telanjang dan mungkin saja membangkitkan stimulus seksual, tetapi film-film jenis ini tidak bermaksud menjual stimulus seksual ini secara komersial. Untuk sementara kita sebut saja kategori ini sebagai film estetis-seksual. Hal ini akan kita bahas nanti.

Pada film porno komersial, ada dua macam kategori lagi, yatu hard core dan soft-porn. Film-film jenis hard-core, biasanya mengandung muatan-muatan seperti di atas tadi dengan sangat jelas dan dalam prosentase yang besar, bahkan nyaris seratus persen. Bahkan dalam film-film hard core, terkadang kegiatan-kegiatan seksual yang tidak biasa seperti orgy, seks anal, seks dengan binatang dan sebagainya dieksploitasi habis-habisan. Pada sub-kategori hard core ini masih terdapat sub kategori lagi seperti misalnya snuff atau hubungan seks yang sangat liar atau perkosaan yang biasanya diklaim sebagai perkosaan sesungguhnya, dan bukan sebuah rekayasa sebagaimana film umumnya. Film-film jenis snuff sebenarnya merupakan sebuah alternatif dari industri mainstream film porno komersial. Film jenis ini lebih banyak diedarkan secara bawah tanah dengan komunitas yang terbatas dan eksklusif karena di negara manapun di dunia, umumnya produksi snuff tergolong sebagai kegiatan yang ilegal.

Kategori selanjutnya dari film porno komersial adalah film soft-porn, yaitu film dengan penggambaran yang tidak besar. Biasanya dalam kategori soft-porn ini masih ada full-frontal nudity, tetapi menyembunyikan genitalia dan sexual intercourse. Muatan-muatan yang saya sebutkan di atas tidak ditampilkan secara sangat terbuka. Sekalipun demikian, film-film yang masuk dalam kategori soft-porn ini tetap merupakan film yang diproduksi dengan sengaja untuk membangkitkan stimulus seksual.

Film-film dalam kedua kategori ini, produksi, presentasi dan konsumsinya biasanya dengan sengaja diniatkan untuk membangkitkan stimulus seksual. Film-film inilah yang banyak diproduksi oleh pusat film di San Fernando Valley, seperti misalnya salah satu studio yang terkenal bernama Vivid Interactive.

Kategori film estetis seksual merupakan film-film dengan muatan seksual yang tinggi, tetapi tidak diniatkan semata untuk membangkitkan stimulus seksual. Film kategori ini tetap mengandung muatan-muatan tubuh telanjang, alat kelamin ataupun aktivitas seksual, tetapi tidak semata-mata untuk kepentingan dorongan seksual. Segala muatan itu dimaksudkan sebagai bagian dari estetika film.[2] Film-film dari Eropa seperti Perancis[3], Jerman dan negara-negara Skandinavia banyak memproduksi film dengan jenis ini. Namun para pembuat film di Asia turut pula meramaikan tema seksualitas sebagai sebuah bagian dari perdebatan tentang kemanusiaan.[4] Film-film dalam kategori ini tidak pernah menjadikan muatan-muatan seks menjadi stimulus dorongan seksual. Sebaliknya, mereka menempatkan seks dalam kerangkan problem lebih besar semisal kemanusiaan, atau bahkan seks sebagai masalah itu sendiri. Hal ini bisa diibaratkan sebagai para pembuat film perang yang ingin mengkritik mengenai peperangan dan tidak semata mendorong orang untuk gemar berperang.


3. Film Porno di Indonesia

Perbincangan mengenai muatan pornografi dalam film di Indonesia harus dilihat dalam konteks pornografi sebagai sebuah masalah. Pornografi di Indonesia dianggap sebagai sebuah persoalan, baik persoalan moral, sosial maupun kriminal. Secara moral, pornografi dianggap mewakili kemorosotan moral dan penurunan derajat kemanusiaan. Pornografi dianggap merendahkan alat reproduksi dan mekanisme reproduksi sebagai sebuah kegiatan rekreasional yang tak memiliki nilai-nilai luhung (divine). Secara sosial, pornografi dianggap mempromosikan kemerosotan moral secara kolektif, sehingga menimbulkan implikasi koruptif terhadap institusi-institusi sosial yang mapan seperti keluarga, institusi agama, pendidikan dan sebagainya. Sifat koruptif pornografi ini berhadapan dengan nilai-nilai yang diasumsikan dipegang secara kolektif ini menyebabkan pornografi dikategorikan sebagai penyimpangan yang tidak produktif terhadap dinamika nilai-nilai kolektif. Dengan demikian perilaku yang berkaitan dengan pornografi perlu dikoreksi oleh institusi-institusi sosial ini.

Dengan melihat potensi koruptif ini maka pornografi dianggap membahayakan. Bahaya ini berasal dari asumsi adanya keberatan masyarakat terhadap aktivitas yang mengarah pada pornografi. Dengan demikian maka pornografi digolongkan sebagai tindakan kriminal. Namun karena secara intrinsik kerugian dari aktivitas pornografi bukanlah kerugian material, maka ia menjadi delik aduan. Maksudnya delik aduan, sebuah aktivitas yang mengarah para pornografi memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, dan tidak secara otomatis membuat pihak kepolisian bertindak, sekalipun pada kenyataannya, pihak kepolisian kerap bertindak “pro-aktif”.[5]

Negeri ini tampaknya tidak mengenal pembedaan antara film porno komersial dengan film estetis seksual. Hal ini dapat kita lihat pada perlakuan film-film ini di hadapan hukum maupun dalam konteks kesehari-harian. Secara hukum, pada film-film yang tergolong film estetis-seksual, dikenakan aturan yang serupa dengan film-film porno komersial. Hal ini akan kita bicarakan nanti. Sedangkan secara sehari-hari, kita bisa menemukan film-film estetis-seksual semacam Lies, Baise Moi, In The Realm of The Senses atau Irreversible ditempatkan dalam boks yang sama dengan film-film “semi” (sebutan untuk film porno komersial kategori soft-porn) jika kita mampir ke pedagang-pedagang DVD atau VCD bajakan.

Hal terakhir ini terjadi karena sedikitnya dua faktor. Pertama, tidak adanya pembedaan terhadap film-film porno komersial dengan film estetis-seksual secara formal. Keduanya sama-sama dianggap sebagai pelanggaran hukum dan bagian dari masalah dalam konteks kebijakan sensor di Indonesia. Dengan demikian keduanya tidak dibedakan dan memiliki sensasi serupa dalam distribusinya. Kedua kategori ini sama-sama dianggap “barang terlarang” yang sebaiknya ditransaksikan secara sembunyi-sembunyi. Kedua adalah persoalan apresiasi. Rendahnya apresiasi masyarakat secara umum terhadap media film, membuat kedua kategori film ini sama-sama dianggap semata-mata sebagai pendorong stimulus seksual. Mungkin munculnya stimulus seksual kadang tak terhindarkan ketika menonton film-film estetis-seksual, tetapi menganggap film-film itu semata-mata untuk mendorong stimulus seksual dan tak melihatnya dalam konteks lebih besar adalah sebuah simplifikasi yang berlebihan.

Seluruh kategori film-film jenis estetis-seksual maupun porno komersial secara umum sama-sama beredar di bawah tanah. Film-film yang tergolong estetis-seksual jarang sekali masuk ke jaringan bioskop-bioskop besar. Film-film semacam Last Tango in Paris maupun Eyes Wide Shut tidak beredar di bioskop-bioskop di Indonesia, sekalipun mungkin dasar untuk tidak beredarnya film-film tersebut bukan karena muatan seksual mereka.[6] Namun tampaknya peredaran video lebih toleran terhadap muatan-muatan yang rentan terhadap sensor, termasuk muatan seksual. Film Quills (Philip Kauffman) yang menceritakan biografi penulis Perancis Marquis De Sade yang penuh dengan ungkapan-ungkapan seks yang tidak eksplisit bisa beredar dalam bentuk VCD[7].

Sedangkan produksi film-film porno di Indonesia, dilihat dalam konteks kebijakan, tentu merupakan sesuatu yang ilegal. Kebijakan perfilman Indonesia yang diwujudkan dalam UU No.8 tahun 1992 sejak awal sudah melarang produksi film porno. Kemudian dengan alasan ketertiban umum, produksi film porno juga akan mendapat larangan secara pidana dan pelaku-pelaku produksi film porno tentu akan terkena pasal-pasal pidana mengenai kesusilaan ataupun mengganggu kedamaian publik.

Kalaupun ada, beberapa film yang sempat diproduksi untuk kepentingan privat ternyata beredar untuk publik melalui peredaran bawah tanah akibat pembajakan. Beberapa judul seperti Bandung Lautan Asmara (2001) dan Belum Ada Judul (2004) adalah contohnya. Namun seperti kita ketahui, para pemain dalam film yang pertama itu dipanggil oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka juga secara moral “dihukum” oleh masyarakat. Ada keanehan dalam logika berpikir pemanggilan dan “penghukuman” ini. Aktivitas seksual yang dilakukan oleh pemain-pemain film ini dimaksudkan sebagai sebuah kebutuhan privat yang mungkin saja banyak dilakukan oleh orang lain. Seharusnya para pemain ini dilihat sebagai korban ketimbang pelaku, karena perbuatan mereka masih tergolong sebagai perbuatan pribadi yang tak ada urusannya dengan orang lain. Distribusi film itu secara massal yang membuat urusan privat ini dianggap mengganggu publik.


4. Kebijakan Sensor bagi Film-film Porno di Indonesia

Kebijakan sensor film di Indonesia sebenarnya merupakan paduan dari sistem kode produksi dan sistem rating. Di satu sisi, ketentuan perundang-undangan memberikan batasan-batasan bagi materi apa saja yang boleh diproduksi dan didistribusi kepada khalayak. Namun di sisi lain, pembatasan usia juga dikenakan terhadap materi-materi tersebut, sekalipun pada kenyataannya hal ini relatif tak dapat berjalan sepenuhnya di lapangan. Indonesia juga mengenal kategori semua umur, remaja, dewasa yang agak mirip dengan sistem rating di Amerika. [8]

Kebijakan sensor di Indonesia terhadap film-film porno bisa dikategorikan kepada dua kategori besar. Pertama adalah aturan yang dengan jelas sama sekali melarang produksi dan distribusi film-film dengan muatan seksual lebih dari lima puluh persen dari seluruh durasi film. Lembagan Sensor Film (LSF) yang merupakan lembaga negara yang memiliki otoritas dalam melakukan sensor terhadap film tak akan memberikan tanda lulus sensor bagi film-film seperti ini. Hal ini merupakan batasan umum yang dengan segera langsung melarang produksi dan distribusi film-film berkategori film porno komersial. Maka dari itu peredaran film-film porno komersial selalu berada di bawah tanah dan tak pernah didistribusikan oleh jaringan distributor resmi manapun. Hukuman pidana dapat dikenakan terhadap pihak yang memproduksi dan mengedarkannya. Dalam UU No.8 tahun 1992 tentang Perfilman (UU Film), disebutkan bahwa para pelaku peredaran dan penayangan film-film yang tidak melalui sensor akan terancam hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda 50 juta rupiah. Secara teknis film-film jenis ini tak akan dikatakan dilarang, hanya akan disebutkan bahwa film tersebut tak mendapatkan surat tanda lulus sensor. Karena adanya ancaman pidana di atas, maka tidak diberinya surat tanda lulus sensor ini berarti pelarangan secara tidak langsung.[9]

Kebijakan kedua adalah kebijakan pemotongan terhadap materi-materi yang ada dalam sebuah film. Hal ini akan kita bahas lebih jauh di bagian ini dengan melihat pasal-pasal yang ada dalam UU Film dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (PP No.7 tahun 1994). PP NO.7 tahun 1994 inilah yang lebih banyak berurusan dengan pemotongan-pemotongan film. Jika melihat dalam PP No.7 tahun 1994, kebijakan sensor mempertimbangan empat aspek dalam menilai sebuah film sebelum dilakukan pemotongan. Aspek-aspek tersebut adalah aspek keagamaan, aspek sosial budaya, aspek ideologi dan politik serta aspek ketertiban umum. Muatan pornografi berada di bawah pertimbangan aspek sosial budaya.
Dalam melihat pertimbangan aspek budaya, ada beberapa poin yang harus mendapat perhatian khusus yang menjadi dasar pemotongan sebuah film, yaitu:[10]

a. Yang dapat merusak, membahayakan, dan tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan umum di Indonesia;
b.Yang mengandung ejekan dan/atau yang dapat menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat yang berlaku di Indonesia;
c. Yang dapat merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat;
d. Yang dapat memberikan gambaran keliru tentang perkembangan sosial budaya di Indonesia;
e. Yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya.

Terlihat ada dua asumsi yang digunakan dalam menyusun ketentuan-ketentuan pemotongan ini. Asumsi pertama adalah muatan seksual dapat bersifat koruptif terhadap nilai-nilai masyarakat (poin a, c dan e). Asumsi kedua adalah asumsi bahwa muatan-muatan seksual yang berada dalam sebuah film yang diproduksi di Indonesia dapat menyebabkan misrepresentasi terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia (poin b dan d).

Pertimbangan-pertimbangan ini kemudian diturunkan dalam kriteria-kriteria penyensoran sebuah film. Kriteria penyensoran muatan seksual menyangkut beberapa hal:
Penolakan secara utuh terhadap film yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan seks lebih dari 50%;[11]

a. Orang telanjang bulat, atau berkesan demikian, baik dilihat dari depan, samping atau belakang;[12]
b. Close-up terhadap alat vital, buah dada, paha atau pantat dengan atau tanpa penutup;
c. Ciuman yang merangsang, berlainan atau sesama jenis;
d. Gerakan atau suara persenggamaan, manusia atau hewan, terang-terangan maupun terselubung;
e. Gerakan onani, lesbian, homoseksual atau oral seks;
f. Adegan melahirkan, manusia maupun hewa, yang menimbulkan berahi;
g. Menampilkan alat kontrasepsi yang tidak pada tempatnya;
h. Adegan yang menimbulkan kesan tidak etis.

Apakah kedua asumsi tersebut sudah tepat? Benarkah bahwa masyarakat perlu dilindungi sedemikian rupa dari muatan-muatan seksual yang dianggap koruptif ini? Tidak mungkinkah muatan seks dalam film justru akan menambah dinamika yang konstruktif terhadap nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat? Seperti apakah representasi masyarakat Indonesia seharusnya dimuat dalam film? Apakah persoalan seksualitas tidak bisa dimasukkan ke dalam wilayah yang perlu direpresentasikan? Mari kita lihat bagaimana asumsi-asumsi ini terasa sudah basi dan juga sudah tidak terlaksana dalam kenyataan.

Asumsi pertama mengenai sifat koruptif muatan pornografi terhadap masyarakat lebih bersifat prasangka yang tidak produktif. Ketidakproduktifan itu berangkat dari dua hal. Pertama, Apakah muatan pornografi semata-mata bersifat koruptif? Jika melihat sikap menyamaratakan antara film porno komersial dan film estetis-seksual, maka jelas bahwa ada kesempatan yang hilang untuk melihat sisi lain muatan pornografi dalam film. Muatan-muatan dalam film semisal ketelanjangan, alat kelamin dan hubungan badan memungkinkan para pembuat film mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang persoalan seks sebagai bagian dari persoalan kemanusiaan yang lebih besar. Seorang bintang film porno komersial, Tracy Lords, beranggapan bahwa peran-perannya dalam berbagai film porno komersial sebagai pelampiasan terhadap kemarahan yang ada dalam dirinya. Tracy mengungkapkan, “sepanjang hidup, saya merasakan kemarahan dalam diri saya yang tak dapat terungkap. Dengan berakting dalam film-film berakting dalam film-film porno (komersial) saya bisa melepaskannya.” Demikian ungkap Tracy.

Tracy juga mengungkapkan bahwa dengan perannya dalam film-film porno komersial ini, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar dalam soal seksualitas terhadap lawan bermainnya maupun terhadap penonton film-filmnya. Pertanyaan berupa muatan dalam film-film porno komersial ini seharusnya mengganggu, bahkan meneror bagi penonton. Maka Tracy mendefinisikan dirinya sebagai seorang teroris. Hanya saja alat yang digunakannya untuk meneror penonton adalah eksplorasi terhadap sekualitas.

Mungkin Tracy Lords berlebihan. Bisa jadi juga dia mendapat seorang penulis yang baik yang mampu mengubah caranya menjadi nafkah menjadi sesuatu yang heorik dan berkesan intelektual. Namun dari pernyataan Tracy ini, tetap ada sesuatu yang bisa dipertanyakan: soal eksplorasi terhadap seksualitas. Pada kehidupan nyata, kita bisa menemukan begitu banyaknya eksplorasi terhadap seksualitas dalam berbagai aspek kehidupan. Pornografi sebenarnya merupakan sebuah cara untuk membuka eksploitasi itu menjadi pembicaraan publik, paling tidak publik dewasa. Ketertutupan terhadap eksploitasi seksual menyebabkan persoalan seks menjadi wilayah gelap (dark area) yang tidak terbuka kepada publik. Akhirnya masyarakat menjadi bersikap mendua, di satu sisi mengakui determinasi seks sebagai bagian kehidupan, tetapi tak pernah mengakuinya dalam perbincangan publik.

Bagaimana dengan asumsi bahwa pornografi bersifat koruptif terhadap nilai-nilai masyarakat? Asumsi ini juga perlu dipertanyakan. Ketika pada tingkat pribadi persoalan seksualitas (dalam hubungan suami istri, atau pada pasangan-pasangan extra marital, misalnya) merupakan sebuah persoalan yang dibicarakan terbuka, kenapa pada tingkat publik tidak? Akhirnya hal ini membuka pada gugatan struktur masyarakat yang mencoba mendapatkan keuntungan dari represi terhadap ungkapan-ungkapan seksual yang terbuka seperti ini. Aparat-aparat penjaga moral, seperti dicurigai oleh Michel Foucault, terus menerus memelihara relasi kekuasaan yang menyebabkan keterbelahan masyarakat dan akhirnya mengambil keuntungan dari sana. Dari arah lain, jika gugatan pada tingkat personal diakui, mengapa pada tingkat publik tidak? Dengan mengikuti adagium feminis radikal bahwa personal is political, maka terlihat bahwa terhentinya gugatan terhadap problema seks di tingkat publik memiliki implikasi-implikasi struktural.[13] Perempuanlah yang akhirnya dirugikan oleh implikasi struktural ini. Perempuan berada pada posisi subordinat dalam hubungan dengan laki-laki.

Lebih jauh lagi, asumsi ini bisa dipertanyakan lebih serius melalui film-film estetis seksual. Film-film estetis seksual nyaris selalu mengandung pertanyaan-pertanyaan lebih besar kepada seksualitas dan melihat hubungan seks tidak semata-mata sebagai kegiatan rekreatif. Dalam film-film semacam Last Tango in Paris, Eyes Wide Shut, In The Realm of Senses atau Lies -- untuk menyebut beberapa contoh saja -- terkandung gugatan serius terhadap cara pandang hubungan seks yang mapan. Seks dilihat dalam kerangka hubungan-hubungan sosial yang yang lebih luas atau sebagai salah satu problema mendasar kemanusiaan.

Problema ini nyaris belum disentuh sama sekali oleh para pembuat film di Indonesia. Tentu persoalannya adalah karena tema ini begitu sensitif di negeri ini. Satu film yang mungkin patut dicatat karena pertanyaannya yang serius terhadap soal seks dan pornografi mungkin adalah film Pachinko and Everyone’s Happy karya sutradara Harry Suharyadi yang dikenal dengan nama Harry Dagoe. Film ini mengisahkan tentang konflik ibu dan anak dalam sebuah keluarga di Jepang karena sang anak terlibat dalam industri film porno. Namun Harry sepenuhnya mengambil latar belakang Jepang, termasuk bahasa yang digunakan dalam film. Dengan demikian ia bagai seorang pengamat lepas yang sedang mengomentari problem seksualitas dan pornografi pada masyarakat Jepang. Andaikata ia menggunakan setting film Indonesia dan film ini berbahasa Indonesia, tentu komentar sosial yang diajukannya dalam film ini akan jauh lebih signifikan.

Film lain yang berusaha untuk itu adalah Virgin karya sutradara Hanny Saputra. Namun film ini gagal memenuhi prasyarat untuk membangun reka-percaya (make-believe) sehingga usaha representasi yang diajukannya menjadi tidak padu dan saling mementahkan. Padahal Virgin sudah mencoba mengajukan tema keperawanan yang menjadi salah satu tabu sekaligus menjadi mitos terbesar dalam konteks seksualitas masyarakat Indonesia.[14]

Bagaimana dengan asumsi kedua bahwa film memiliki potensi menyebabkan terjadinya misrepresentasi terhadap kehidupan sosial dan budaya Indonesia? Di sinilah kita bisa melihat terjadinya keterbelahan sikap para pengambil kebijakan terhadap muatan-muatan seksual dalam film. Di satu sisi, sensor mengenakan serangkaian aturan ketat terhadap muatan-muatan seksual dengan alasan kekuatiran terjadinya misrepresentasi, tetapi di sisi lain, misrepresentasi yang terjadi dibiarkan terjadi secara massif dalam berbagai bentuk.

LSF tampaknya melanggar kebijakannya sendiri dengan meloloskan film-film dengan muatan seksual yang tinggi pada tahun 1990-an. Film-film yang diproduksi pada paruh pertama tahun 1990-an memperlihatkan bahwa soal misrepresentasi itu bukan masalah lagi. Film-film semisal Gairah Malam, Limbah Asmara dan sebagainya sudah melahirkan bintang-bintang “panas”[15] seperti Inneke Koesherawati, Sally Marcelina, Kiki Fatmala atau Ayu Yohana. Satu film, yaitu Pembalasan Ratu Pantai Selatan (1994) karya sutradara Tjut Djalil dengan bintang Yurike Prastica sempat menghebohkan karena dianggap terlalu berani, sehingga mengundang protes banyak kalangan. Protes ini disikapi dengan penarikan tanda lulus sensor film itu yang menyebabkan fimnya juga ditarik dari peredaran.

Jika melihat pada film-film di atas, sebenarnya film-film ini mirip sekali dengan film porno komersial dari berbagai aspek. Ciri-ciri kemiripannya bisa dilihat pada: miskinnya plot dan adegan diakhiri dengan hubungan seksual antar tokohnya. Perbedaannya, pada film-film di atas ketelanjangan, alat kelamin dan hubungan seks tidak diperlihatkan secara nyata di layar. Semua dihadirkan lewat simbolisasi dan tipuan kamera serta melalui pemotongan adegan yang lumayan signifikan, sekalipun masih tampak sangat jelas bagi penonton bahwa para tokoh dalam film itu sedang berhubungan seks.

Misrepresentasi juga terjadi pada banyaknya film-film dengan muatan horor dan mistik. Tahun 1980-an sempat tercatat film-film semisal Beranak dalam Kubur, Sundel Bolong atau Nyi Blorong yang melahirkan Suzanna sebagai ikon untuk film-film mistik ini. Pada dasarnya eksplorasi terhadap tema ini juga merupakan sebuah misrepresentasi terhadap masyarakat Indonesia. Bisa menimbulkan kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia gandrung sepenuhnya pada hal-hal berbau mistik dan horor. Namun LSF (namanya waktu itu masih Badan Sensor Film, BSF), mengakalinya dengan memesan bahwa tokoh-tokoh supranatural semisal Nyi Blorong atau Sundel Bolong harus kalah oleh tokoh-tokoh agama. Maka dalam film-film jenis ini selalu ada gambaran kyai atau pastur yang berhasil membuat para hantu itu tercekik atau terbakar sampai mati. Mengikuti logika ini, maka kesimpulan yang ingin dihadirkan kepada penonton adalah agamalah yang merupakan pemecahan terhadap problem supranatural di Indonesia.

Kebijakan sensor di Indonesia sebenarnya bisa dipertanyakan dengan serius mengingat kegagalannya memberikan sumbangan berarti pada kemajuan film Indonesia. Kebijakan sensor tidak pernah menghasilkan sebuah diskusi serius dan intensif mengenai muatan-muatan apa saja yang layak dan tidak untuk dimasukkan ke dalam film Indonesia. Contoh terakhirnya adalah kasus permintaan untuk menarik film Buruan Cium Gue yang diproduksi oleh Multivision Plus sesudah film itu lulus sensor. Film itu dianggap sudah melakukan sebuah misrepresentasi serius terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dan dikuatirkan bersifat koruptif. Gugatan ini berujung pada penarikan kembali film itu sebelum pencabutan tanda lulus sensor dilakukan. Tanda lulus sensor akhirnya memang dicabut, tetapi tak pernah ada diskusi yang jernih dan tulus untuk mencari akar persoalan gugatan yang diajukan oleh pihak yang keberatan terhadap film tersebut. Akhirnya keributan ini tidak menghasilkan sesuatu yang produktif terhadap film Indonesia.

Dalam konteks muatan-muatan seksual dalam film, ada semacam penerimaan yang taken for granted sehingga tak problema seksualitas tak akan pernah diajukan secara terbuka. Akibatnya perjuangan-perjuangan personal dan publik maupun pertanyaan terhadap institusi yang mapan tak akan pernah bisa dilakukan secara terbuka. Di sisi lain, ketidakmampuan mempertahankan konsistensi dalam menerapkan asumsi representasi sosial dan kultural masyarakat Indonesia akan membuat kesan hipokrisi kebijakan sensor menjadi semakin jelas.

Dengan demikian seharusnya perumusan ulang terhadap kebijakan sensor harus dilakukan. Bahkan penerapan sistem rating mungkin harus dikaji kemungkinannya, dengan melalui diskusi yang serius dan terbuka. Selain untuk membuka kemungkinan perkembangan film Indonesia juga untuk membuka kemungkinan membuka tabu-tabu yang ada dalam film Indonesia, termasuk tabu seksualitas.

Pernah dimuat di Jurnal Perempuan No.38, 2004.


[1] Film-film yang tergolong menampilkan aktivitas seksual ataupun ketelanjangan yang jelas (full frontal nudity), banyak diproduksi tahun 1970-an, termasuk oleh beberapa studio besar di pusat perfilman Amerika. Namun kemajuan industri video dan televise kabellah yang membuat industri film porno mendapatkan pasar yang besar. Kini pusat industri film porno Amerika berada di San Fernando Valley, Kalifornia.
[2] Dalam dunia literature dikenal istilah erotica, berupa gabungan antara erotis dan estetika. Erotica ini adalah karya sastra yang mengeskplorasi gagasan-gagasan seksualitas. Penulis Perancis Annais Ninn adalah salah satu contoh penulis yang karya-karyanya digolongkan sebagai erotica. Dalam industri film di Amerika, film semisal Last Tango in Paris (Bernardo Bertolucci) dan Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick), sempat mengundang perbincangan serius mengenai seksualitas dalam film produksi Amerika. Lihat contohnya pada tulisan Steve Erickson di Los Angeles Magazine, edisi Juli 2003, yang berjudul “The Forbidden Realm: Why Hasn’t There Been A Great Movie About Sex?”. Karena saya tak menemukan istilah yang sejajar dengan erotica pada dunia sastra untuk menyebut film-film jenis ini, maka saya sebut saja sebagai film estetis-seksual.
[3] Para pembuat film di Perancis beberapa tahun terakhir mengeksplorasi tema-tema seputar seks dengan penggambaran yang jelas mengenai aktivitas seksual dalam film-film mereka. Film seperti Blaise Moi (Rape Me) karya sutradara Coralie dan Virginie Despentes serta film Irreversible karya sutradra Gaspar Noe sempat menggegerkan perfilman dunia karena adegan-adegan seksual yang jelas dan direndengkan dengan kekerasan.
[4] Beberapa film Asia semisal In The Realm of Senses (1976) karya sutradara Jepang Nagisha Oshima atau Lies (1999) karya sutradara Korea, Sun-Woo Jang akan kehilangan gagasan utama cerita apabila adegan ketelanjangan atau aktivitas seksual dihilangkan. Keduanya memang melontarkan mengenai seksualitas yang ekstrim pada tokoh-tokohnya dan dampaknya pada mereka sebagai manusia.

[5] Misalnya pada kasus terakhir yaitu gambar adegan “panas” antara mendiang Sukma Ayu dan pacarnya B’jah yang sempat beredar di internet, polisi memanggil B’jah untuk meminta keterangan sekalipun tak ada pihak yang mengadu karena merasa dirugikan oleh gambar tersebut. Pihak kepolisian menyatakan tindakan itu sebagai langkah pro-aktif untuk mencegah keresahan di masyarakat.
[6]Tampaknya para importir film di Indonesia mengenakan selesksi sendiri dalam memasukkan film-film asing ke Indonesia. Kriteria seleksi ini tak hanya bersandar pada muatan seksual di dalamnya, tapi pertimbangan komersial. Bisa jadi pertimbangan tidak memasukkan film semacam Eyes Wide Shut bukan karena pertimbangan muatan seksual melainkan karena prospek komersialnya yang kecil. Lagipula jarang sekali terjadi protes berkaitan dengan muatan seksual dalam sebuah film asing di Indonesia. Mungkin karena memang tak banyak film-film estetis-seksual yang beredar di sini. Protes lebih banyak terjadi terhadap film-film yang dianggap menyinggung sentimen agama. Film seperti Schindler’s List (1992, Steven Spielberg) sempat dilarang untuk beredar di bioskop di Indonesia karena dianggap mempromosikan Zionisme, sekalipun ternyata beredar dalam bentuk VCD orisinal yang lulus Lembaga Sensor Film. Film semacam True Lies (1996, sutradara James Cameron) sempat mengundang protes lantaran dianggap melecehkan Islam. Demikian pula film animasi Prince of Egypt yang diproduksi studio Dreamworks sempat dipersoalkan karena dianggap mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan umat Islam di Indonesia.
[7] Kasusnya serupa dengan Schindler’s List, seperti catatan kaki no.6 di atas.
[8] Sistem rating di Amerika merupakan adaptasi dari system rating di Inggris yang mengenal adanya kategori G – General audience (semua umur), PG – Parental Guide (perlu bimbingan orang tua), PG-13 – Parental Guide 13 (remaja usia 13 tahun ke bawah perlu ditemani orang tua), R – Restricted (penonton berusia di bawah 17 tahun tidak diperkenankan menonton) dan NC-17 (khusus untuk 17 tahun ke atas). NC-17 tadinya dikenal sebagai rating X. Namun kini rating X tak lagi wajib digunakan oleh para produser film. Para produser boleh saja menggunakan rating X pada filmnya secara sukarela. Para produser film porno dengan sengaja melekatkan rating X, XX dan XXX untuk film-film mereka untuk mengincar pasar khusus dewasa.
[9] Sekalipun pasal ini sangat jelas, tetapi banyak pemutaran film yang dilakukan di venue-venue khusus sama sekali tak menjalani prosedur sensor ke LSF sama sekali. Padahal seharusnya pihak pemutar film ini terkena tindakan pidana seperti pasal di atas. Tampaknya memang ada standar ganda atau ketidakmampuan penegakan hukum yang serius dalam soal penyensoran ini.
[10] Pasal 19 ayat 3, PP No.7 tahun 1994.
[11] Pasal 19 ayat 1 (b), PP No.7 tahun 1994.
[12] Poin-poin berikutnya dari Pasal 19 ayat 3, PP No.7 tahun 1994.
[13] Personal is political, merupakan perpanjangan dari logika relasi-relasi kekuasaan yang muncul dari hubungan-hubungan. Jika ahli-ahli politik melihat relasi kekuasaan muncul dari hubungan-hubungan politik (politics is political), maka kaum Marxist melihat bahwa relasi-relasi kekuasaan muncul dari hubungan-hubungan sosial (social is political). Kaum feminis radikal bergerak lebih jauh lagi dengan melihat bahwa relasi-relasi kekuasaan muncul dari hubungan-hubungan personal (personal is political). Dalam pandangan kaum feminis radikal, relasi kekuasaan terbentuk dari hal yang sangat mendasar yaitu pandangan-pandangan personal terhadap isu-isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta praktek-praktek social (dan politik) yang mengiringi pandangan tersebut. Lihat misalnya pada buku Clara Burton, Subordination: Feminism and Social Theory, Allen and Unwin, 1986.
[14] Lihat kegagalan representasi film Virgin dalam tulisan saya di: http://www.layarperak.com/news/articles/2004/index.php?id=1103649978
[15] Lihat pembahasan yang menarik dari Ekky Imanjaya tentang bintang-bintang “panas” ini dalam http://www.layarperak.com/news/articles/2005/index.php?id=1110512272

1 Comments:

Blogger St Louis Cardinals BUFF said...

This comment has been removed by a blog administrator.

7:48 AM  

Post a Comment

<< Home